Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Setelah mendapatkan mandat dari paripurna  DPRD Jatim untuk pembahasan raperda Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diajukan oleh eksekutif (pemerintah propinsi) komisi C DPRD JATIM telah melakukan dua kali rapat kerja dengan instansi terkait, serta melakukan konsultasi dengan dua direktorat di departemen keuangan.

Pada konsultasi dengan direktorat Kekayaan Negara maupun dengan direktorat Pajak, terdapat opini yang sama, bahwa sebenarnya pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor tidak memerlukan peraturan daerah tentang penagihan dengan surat paksa. Dua alasan utamanya adalah, pertama, UU no. 19  tahun 2000 pasal 10A yang merupakan perubahan dari UU no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa dengan gamblang  mengamanahkan, upaya tersebut bila harus dilakukan,  cukup diatur dengan peraturan menteri untuk tingkat pusat serta peraturan kepala daerah untuk tingkat propinsi dan kabupaten-kota. Untuk tingkat pusat misalnya, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Makah al yang sama bisa dilakukan oleh kapala daerah untuk lingkup pajak daerah.

Kedua, karakter pajak daerah yang terdapat interaksi langsung antara kewajiban pembayaran dengan hak  wajib pajak, tidak membutuhkan upaya paksa. Seperti pajak kendaraan bermotor, ketika wajib pajak membayar, maka dia mendapatkan STNK baru. Sebaliknya, bila tidak membayar, maka dia tidak mendapatkan STNK tersebut, sehingga “tidak lagi bisa” menggunakan kendaraannya. Bila nekat menggunakan kendaraan yang tidak memiliki STNK yang sah, maka langsung terkena denda sesuai UU Lalu-lintas. Hal ini sangat berbeda dengan Pajak Pusat (yang mulai tahun 2011 sebagian akan di limpahkan ke kota-kabupaten), tidak terdapat interaksi langsung, sehingga pada sebagaian kasusnya membutuhkan penerapan mekanisme surat paksa. Seperti pajak penghasilan, bila wajib pajak menunggak, maka tetap saja bisa melakukan kegiatan ekonomi yang memungkinkan mendapatkan penghasilan tersebut.  Contoh lain pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun menunggak, tetap saja tidak ada  halangan secara langsung untuk menempati tanah maupun bangunannya. Maka penerapan surat paksa menjadi wajar dan perlu.

Hingga detik ini, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pajak daerah, juga belum mampu menunjukkan urgensi penerbitan perda ini. Logika yang dipakai Pemerintah Propinsi Jatim selama ini, diperlukan Perda tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dengan harapan  ada keadilan antara masyarakat yang taat pajak dengan yang tidak taat pajak.  Bagi yang tidak taat, perlu upaya paksa. Yang kedua, ada sejumlah tunggakan pajak selama lima tahun terakhir yang perlu ditagih secara paksa. Bila hal itu yang menjadi landasan pengajuan perda, maka seharusnya DISPENDA mampu menunjukkan nilai tunggakan pajak yang ada serta harapan yang bisa digapai dengan penerbitan perda ini. Janji yang disampaikan kepada komisi C untuk memaparkan data terkait belum bisa dipenuhi hingga sekarang. Data yang pernah dipresentasikan adalah sejumlah kendaraan yang kebanyakan dibuat tahun 1990-an. Bahkan tidak sedikit yang tahun pembuatannya 1980-an maupun 1970-an. Bila ternyata pemilik kendaraan lebih suka melepaskan kendaraannya dari pada membayar pajaknya yang lebih mahal dari nilai kendaraannya, maka penerbitan Surat Paksa akan sia-sia.

Setelah mendapatkan mandat dari paripurna  DPRD Jatim untuk pembahasan raperda Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diajukan oleh eksekutif (pemerintah propinsi) komisi C DPRD JATIM telah melakukan dua kali rapat kerja dengan instansi terkait, serta melakukan konsultasi dengan dua direktorat di departemen keuangan.

Pada konsultasi dengan direktorat Kekayaan Negara maupun dengan direktorat Pajak, terdapat opini yang sama, bahwa sebenarnya pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor tidak memerlukan peraturan daerah tentang penagihan dengan surat paksa. Dua alasan utamanya adalah, pertama, UU no. 19  tahun 2000 pasal 10A yang merupakan perubahan dari UU no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa dengan gamblang  mengamanahkan, upaya tersebut bila harus dilakukan,  cukup diatur dengan peraturan menteri untuk tingkat pusat serta peraturan kepala daerah untuk tingkat propinsi dan kabupaten-kota. Untuk tingkat pusat misalnya, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Makah al yang sama bisa dilakukan oleh kapala daerah untuk lingkup pajak daerah.

Kedua, karakter pajak daerah yang terdapat interaksi langsung antara kewajiban pembayaran dengan hak  wajib pajak, tidak membutuhkan upaya paksa. Seperti pajak kendaraan bermotor, ketika wajib pajak membayar, maka dia mendapatkan STNK baru. Sebaliknya, bila tidak membayar, maka dia tidak mendapatkan STNK tersebut, sehingga “tidak lagi bisa” menggunakan kendaraannya. Bila nekat menggunakan kendaraan yang tidak memiliki STNK yang sah, maka langsung terkena denda sesuai UU Lalu-lintas. Hal ini sangat berbeda dengan Pajak Pusat (yang mulai tahun 2011 sebagian akan di limpahkan ke kota-kabupaten), tidak terdapat interaksi langsung, sehingga pada sebagaian kasusnya membutuhkan penerapan mekanisme surat paksa. Seperti pajak penghasilan, bila wajib pajak menunggak, maka tetap saja bisa melakukan kegiatan ekonomi yang memungkinkan mendapatkan penghasilan tersebut.  Contoh lain pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun menunggak, tetap saja tidak ada  halangan secara langsung untuk menempati tanah maupun bangunannya. Maka penerapan surat paksa menjadi wajar dan perlu.

Hingga detik ini, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pajak daerah, juga belum mampu menunjukkan urgensi penerbitan perda ini. Logika yang dipakai Pemerintah Propinsi Jatim selama ini, diperlukan Perda tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dengan harapan  ada keadilan antara masyarakat yang taat pajak dengan yang tidak taat pajak.  Bagi yang tidak taat, perlu upaya paksa. Yang kedua, ada sejumlah tunggakan pajak selama lima tahun terakhir yang perlu ditagih secara paksa. Bila hal itu yang menjadi landasan pengajuan perda, maka seharusnya DISPENDA mampu menunjukkan nilai tunggakan pajak yang ada serta harapan yang bisa digapai dengan penerbitan perda ini. Janji yang disampaikan kepada komisi C untuk memaparkan data terkait belum bisa dipenuhi hingga sekarang. Data yang pernah dipresentasikan adalah sejumlah kendaraan yang kebanyakan dibuat tahun 1990-an. Bahkan tidak sedikit yang tahun pembuatannya 1980-an maupun 1970-an. Bila ternyata pemilik kendaraan lebih suka melepaskan kendaraannya dari pada membayar pajaknya yang lebih mahal dari nilai kendaraannya, maka penerbitan Surat Paksa akan sia-sia.